Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Indonesia Lanjutkan Kepemimpinan Global dalam Mendorong Pemerintahan Terbuka

  • Kamis, 30/09/2015
  • 0
  • 395

ogp


JAKARTA  – Indonesia terpilih kembali sebagai komite pengarah Open Government Partnership (OGP), sebuah forum internasional yang dirintis oleh Indonesia bersama 7 negara lainnya dan beranggotakan 66 negara dengan tujuan kemitraan antara anggotanya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif dan akuntabel guna meningkatkan tata kelola negara dan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah Indonesia meraih suara terbesar bersama Chili dan Romania dalam voting yang diikuti 90 persen negara anggota OGP.  Keterpilihan Indonesia memperpanjang periode kepengurusan dalam komite pengarah mewakili kawasan Asia Pasifik selama 3 tahun ke depan hingga 2018 yang sebelumnya telah dijalankan selama 2012 hingga 2015.

“Keterpilihan kembali menunjukkan kepercayaan dari negara lainnya kepada Indonesia untuk duduk di kursi pengemudi di level global sekaligus duta di kawasan Asia Pasifik yang kurang terwakilkan dalam OGP,” Ungkap Yanuar Nugroho, Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Program Prioritas Kantor Staf Presiden. Saat duduk sebagai komite pengarah di periode sebelumnya Indonesia berhasil mendorong keikutsertaan Papua Nugini dan Pakistan dalam keanggotaan OGP; melaksanakan pertemuan regional akbar pertama di kawasan Asia; meluncurkan strategi OGP 2015-2018 dan melaksanakan OGP High Level Event di sela Sidang Majelis Umum PBB ke-69 yang dihadiri 10 kepala negara/pemerintahan.

Di tingkat nasional, Yanuar menambahkan bahwa prinsip OGP sejalan dengan Nawa Cita untuk membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas yang ditekankan OGP juga sejalan dengan mandat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Perpres 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif, dan Strategi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Implementasi OGP di Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) yang dipimpin bersama-oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Luar Negeri serta beranggotakan Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil. Dalam mewujudkan komitmen atas pembentukan pemerintahan yang terbuka, setiap tahunnya Seknas OGI merumuskan dan memantau Rencana Aksi Nasional yang merupakan hasil konsolidasi antara pemerintah dan masyarakat.

Sedikitnya 23 kementerian dan lembaga terlibat dalam pelaksanaan Rencana Aksi OGI di Indonesia khususnya dalam melaksanakan 192 Rencana Aksi OGI periode 2012-2015. Sejumlah capaian yang telah dicapai di antaranya, pembentukan 354 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Pusat/Daerah; Percontohan Open Government pada pemerintahan daerah di Pemerintah Kalimantan Tengah, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kota Ambon; Publikasi penerimaan pengelolaan sumber daya alam migas dan pertambangan sudah melalui laporan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI); Publikasi rincian biaya haji, jumlah keberangkatan haji berdasarkan Kab/Kota, daftar rencana keberangkatan kloter dan embarkasi, serta layanan status antrian haji; Transparansi alokasi BOS disertai dengan publikasi kinerja layanan pengaduan menyangkut BOS untuk sekolah di 33 provinsi.

Sebagai sebuah gerakan, Open Government Indonesia (OGI) juga memberikan dorongan lahirnya inovasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan, diantaranya LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat/ lapor.go.id), sebuah sistem pengelolaan pengaduan nasional yang dimandatkan dalam Perpres 76/2013 dan telah terintegrasi dengan 88 K/L/D dan 44 BUMN ; One Data (data.go.id), sebuah inisiatif untuk mewujudkan tata kelola data di badan publik yang terintegrasi dan berintegritas serta meningkatkan aksesibilitas publik terhadap data dalam format terbuka sehingga memungkinkan kolaborasi pemerintah dan publik seperti yang terwujud dalam Hackathon Merdeka; dan Satu Layanan (satulayanan.id) sebuah portal yang menyajikan informasi layanan publik secara terintegrasi.

Komentar

Newsletter