Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Hari Hak Untuk Tahu: Momentum Memperbaiki Layanan Informasi Publik

  • Kamis, 28/09/2012
  • 0
  • 192

hari hak untuk tahu



Hari Hak Untuk Tahu (Right to Know Day) yang jatuh pada tanggal 28 September 2012 dijadikan momentum untuk membangun layanan informasi  publik. Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi  (Kominfo) menggelar diskusi publik dengan tema “Manfaat UU Keterbukaan Informasi Publik Bagi Badan Publik dan Masyarakat” yang digelar di Hotel Red Top Jalan Pecenongan Jakarta Pusat.

International Right To Know Day atau Hari Hak Untuk Tahu merupakan hari yang dirayakan secara internasional oleh 40 negara yang telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Di Asia, Indonesia merupakan negara ke 5 yang memiliki undang-undang tersebut. Right to Know Day sendiri mulai diperingati secara internasional sejak 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria oleh para aktivis yang memperjuangkan hak akses atas informasi publik.

Dalam diskusi publik tentang UU KIP ini terungkap bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan yang besar untuk membangun entitas layanan publik yang lebih transparan. Menurut hasil penilaian Komisi Informasi Pusat, dari 98 K/L pusat dengan rentang nilai antara 1 sampai 25, nilai rata-rata untuk kategori “Informasi Untuk Badan Publik” hanya 17,91.

Terlepas dari buruknya nilai yang didapat, beberapa kemajuan juga berhasil dicapai. Semenjak UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 Tahun 2008 disahkan, kesadaran publik akan haknya untuk mendapat informasi semakin besar. Seperti yang disampaikan oleh Evie dari dinas PU, bahwa semakin lama permintaan masyarakat terhadap data, khususnya yang berkaitan dengan tender semakin banyak, hal ini membuat pejabat publik bekerja semakin keras dalam menyiapkan informasi yang valid dan dan cepat. Menurut Evie, saat ini masyarakat yang merasa tidak puas atau merasa tidak mendapatkan informasi sesuai yang diminta tidak segan-segan untuk mengajukan pejabat layanan publik ke PTUN.

Untuk memperbaiki kualitas entitas layanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah melalui institusi terkait seperti KIP dan Kominfo terus melakukan upaya pelatihan pelayanan akses informasi. Menurut Henry Subiakto selaku Staf Ahli Kominfo, tahun ini akan selesai memberikan pelatihan pelayanan akses informasi publik pada  2.806 orang. Selain itu, masih menurut Subiakto, percepatan pembentukan PPID baik ditingkat pusat maupun daerah akan terus dilakukan percepatan sehingga pelayanan akses informasi publik bisa semakin baik (OpenGov)

Komentar

Newsletter