Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Hari Hak Untuk Tahu Internasional: Pentingnya Hak atas Informasi Untuk Pemerintahan yang Lebih Terbuka

  • Kamis, 02/10/2017
  • 0
  • 16

Jakarta, 28 September 2017 - Tak kenal maka tak sayang – sebuah pribahasa yang menggambarkan pentingnya hak untuk tahu dalam kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Urgensi bagi rakyat untuk ‘mengenal’ pemerintahnya adalah dasar dari demokrasi. Sebagai pemerintahan yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sudah seyogianya publik memiliki pemerintahan yang terbuka, akuntabel dan partisipatif.

Hal ini juga yang melandasi lahirnya Hari Hak untuk Tahu Sedunia pada 28 September 2002 di Sofia, Bulgaria. Hari Hak untuk Tahu mungkin tidak bisa kita sebut sebagai sebuah hari peringatan karena ini bukan tentang peristiwa sejarah. Tidak bisa juga disebut sebagai sebuah perayaan karena belum sepenuhnya tercapai. Jika ada satu hal yang mungkin melandasi mengapa perlu adanya hari Hak untuk Tahu, mungkin lebih sebagai penyemangat. Penyemangat bahwa keterbukaan informasi adalah hak yang masih perlu kita perjuangkan ke depannya.

Di Indonesia sendiri Hari Hak untuk Tahu mulai diperingati sejak 28 September 2010. Namun perjuangan Indonesia akan hak untuk keterbukaan informasi itu sudah dimulai jauh sebelum itu. Di tahun 2008 tepatnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) lahir sebagai landasan hukum yang menjamin hak publik tersebut. Setelah selama kurang lebih satu dekade diperjuangkan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akhirnya diberlakukan sejak 1 Mei 2010. UU KIP juga didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan hak informasi publik juga termasuk dalam hak asasi setiap masyarakat yang telah dijamin oleh konstitusi negara dalam pasal 28 F UUD 1945.

Tapi kenapa sebenarnya hak ini menjadi sangat penting dan begitu diperjuangkan? Jawabannya terletak di asas transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta desakan yang mendorong ruang bagi publik dalam partisipasi politiknya. Tanpa ketiga hal tersebut, tentunya tidak ada yang bisa menjamin bahwa pemerintah betul-betul kredibel mengelola anggarannya yang berasal dari pajak negara. Namun di sisi lain, tanpa hak tersebut, tidak memungkinkan juga masyarakat bisa ikut memberikan kontribusinya dalam pembangunan Indonesia.

Hal ini kemudian juga ikut menjadi cikal bakal berbagai inisiatif pemerintah yang mendukung ketersediaan informasi baik dari sisi tata kelola maupun pelaksanaan. Seperti Open Government Indonesia (OGI) yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi pelayanaan publik berbasis keterbukaan seperti Satu Data Indonesia, LAPOR!, dan Satu Peta. 

Merefleksikan Kesadaran Akan Hak Untuk Tahu di Indonesia

Sebagai upaya untuk merefleksikan kembali kemajuan penerapan hak atas informasi publik ini, Freedom of Information Network Indonesia bersama dengan Greenpeace menyelenggarakan diskusi publik pada tanggal 27 September 2017 lalu. Diskusi setengah hari ini mencoba memaparkan potret sengketa informasi publik di Indonesia. Dihadiri oleh para komisioner terpilih Komisi Informasi Pusat 2017-2022, perwakilan dari Kantor Staf Presiden, dan para advokat keterbukaan informasi publik di Indonesia, acara ini menjadi sebuah ajang refleksi dan memproyeksikan arah penerapan keterbukaan informasi publik ke depannya.

Kendati sudah mulai banyak didukung, tidak bisa dipungkiri oleh para partisipan diskusi ini bahwa perjuangan Indonesia dalam merealisasikan hak akan informasi publik beserta akses terhadap informasi masih perlu untuk dioptimalkan. Hal ini digambarkan dari tiga contoh kasus yang dipaparkan pada kegiatan ini.

Secara kolektif, ada sengketa Greenpeace dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas keterbatasan informasi geospasial dalam format shapefile. Secara individu, ada sengketa Santosa Wahyu Wibowo dengan Bupati Wonogiri atas dugaan penyembunyian data dan informasi terkait proyek fisik di Kecamatan Kiswantoro. Juga ada Mustolih Siradj sebagai pelanggan Alfamart dari Tangerang yang menggugat jaringan toko tersebut terkait laporan keuangan data sumbangan dari kembalian berbelanja.  Ketiga contoh kasus ini memberikan perspektif mengenai kendala dan apa yang perlu dioptimalkan dari penerapan UU KIP di Indonesia.

Tiga cerita yang berbeda, namun memberikan satu gambaran yang sama: kesadaran akan pentingnya informasi publik mungkin masih belum merata baik di elemen pemerintah maupun masyarakat. Hal yang menurut Paulus Widiyanto, mantan ketua Pansus RUU KIP, disebabkan oleh masih adanya persepsi yang salah dari semua pihak tentang informasi publik. “Informasi itu harus dilihat sebagai sumber kesejahteraan” jelas Paulus yang merujuk kepada pentingnya informasi publik dalam membuka ruang partisipasi publik dalam pembangunan.

Permasalahan persepsi ini juga disampaikan oleh para pembicara lainnya  yang mengangkat paling tidak dua isu penting. Pertama, pandangan dari perwakilan Greenpeace yang menganggap masih ada perbedaan definisi dari konsep keterbukaan informasi publik di antara kementerian dan lembaga. Kedua, pandangan Forest Watch Indonesia bahwa masih belum ada mekanisme mengikat secara hukum dari hasil putusan sidang sengketa informasi publik di Komisi Informasi Publik. Keduanya dianggap perlu menjadi tugas bersama pemerintah dan masyarakat sipil untuk bisa diatasi.

Terlepas dari beragamnya permasalahan tersebut, para partisipan diskusi juga sepakat bahwa perlu ada mekanisme dari pemerintah untuk bisa memperkuat penerapan UU KIP. Salah satunya melalui Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah di bawah Open Government Indonesia, yang bisa dikatakan menjadi salah satu harapan utama masyarakat sipil untuk bisa mendorong penerapan yang lebih ekstensif dari keterbukaan informasi publik. (MA)

Komentar

Newsletter