Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Global Corruption Barometer 2013

  • Kamis, 22/07/2013
  • 0
  • 356

Logo TII


Transparancy International Indonesia (TII) pada 9 Juli 2013 yang lalu merilis hasil survei terbaru mereka. Survei dengan tajuk Global Corruption Barrometer (GCB) ini bertujuan mengukur efektivitas pemberantasan korupsi dan mengidentifikasi sektor-sektor publik yang rawan korupsi di setiap negara. Basis dari survei ini adalah pengalaman masyarakat, membedakannya dengan dua survei TII yang lain, yaitu Corruption Perceptions Index (CPI) dan Bribe Payers Index (BPI). Sumber data CPI adalah pendapat para ahli sedangkan BPI adalah pendapat pelaku bisnis. Survey GCB menanyakan secara langsung kepada publik tentang pengalaman, penilaian dan peran mereka dalam pemberantasan korupsi. Telah dilakukan sejak tahun 2003, pada tahun 2013, GCB mensurvey 114 ribu orang di 107 negara. Di Indonesia, survey ini mencakup 1.000 responden di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung).

Dalam survei ini Di Indonesia, 72% warga menyatakan korupsi meningkat. Sementara 20% menyatakan kondisi sama dan hanya 8% menyatakan korupsi menurun. Ketika ditanya tentang upaya pemberantasan korupsi, 65% warga menyatakan belum efektif, sementara hanya 32% yang menyatakan sudah efektif. Sisanya tidak yakin apakah efektif atau tidak.

Dalam survei ini, warga berpendapat bahwa polisi, parlemen, peradilan dan birokrasi merupakan lembaga yang paling korup. Dalam kaitan dengan layanan publik, sebanyak 53% menyatakan diminta untuk membayar suap saat berurusan dengan polisi. Selain itu, 30% orang yang berurusan dengan lembaga pengadilan membayar suap. Kondisi ini juga tercermin di Indonesia dalam kaitan dengan pemenuhan pelayanan hak-hak dasar kepada warga. Survey ini menunjukkan masih banyak kutipan yang harus dibayar ketika berurusan dengan lembaga kepolisian, pengadilan, perizinan usaha, pertanahan, pendidikan dan kesehatan.

Sekalipun demikian, warga di seluruh dunia masih sangat optimis melawan korupsi. 9 dari 10 orang yang disurvey bersedia terlibat melawan korupsi, 2/3 di antaranya berkomitmen untuk menolak suap. Di Indonesia, 80% warga bersedia untuk bertindak secara konkret. Baik dalam bentuk memberi tekanan (petisi dan protes/demo), bergabung dalam organisasi anti-korupsi, menolak suap, membangun wacana melalui media social, maupun melaporkan kejadian korupsi di sekitarnya. Sayangnya, belum cukup tersedia perlindungan dan saluran yang efektif bagi warga untuk melakukan pengaduan dan pelaporan korupsi.

Melalui survei ini dapat disimpulkan bahwa masih banyak sektor pelayanan publik yang menurut publik masih rawan akan terjadinya korupsi. Dari sisi publik sendiri, survei ini menyatakan bahwa dampak pemberantasan korupsi belum terlihat hasilnya secara langsung. Digambarkan juga bahwa sebenarnya publik memiliki keinginan yang kuat untuk melawan korupsi namun masih menghadapi keterbatasan. Dua keterbatasan yang dihadapi publik antara lain adalah tidak tahunya publik mengenai jalur mana yang harus ditempuh untuk melaporkan korupsi dan ketakutan terhadap resiko melaporkan korupsi. (OpenGov) 

Komentar

Newsletter