Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Presiden Satu Data Indonesia: Upaya Konkret Pemerintah Merangkul Publik dalam Proses Pembuatan Kebijakan

  • Kamis, 22/05/2017
  • 0
  • 447

Forum Konsultasi Publik (FKP) membahas Rancangan Peraturan Presiden Satu Data Indonesia (Ranperpres SDI) diselenggarakan pada  Kamis, 18 Mei 2017 di Jakarta Creative Hub.

Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu rangkaian dari proses perumusan Ranperpres SDI,  di mana pada fase sebelumnya telah dilaksanakan uji publik dalam bentuk sosialisasi pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah pada 19-20 April 2017.

Forum yang bertujuan untuk membuka seluas-luasnya masukan publik dalam Ranperpres ini, sedikitnya dihadiri oleh 83 peserta dari latar belakang yang berbeda-beda seperti organisasi masyarakat sipil, donor, ahli data, peneliti, akademisi penggiat data serta publik secara luas.

Forum yang dibuka oleh Wakil Ketua Tim Penyusun Ranperpres SDI sekaligus Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu sosial Sosial, Ekologi dan Budaya Strategis, Kantor Staf Kepresidenan  Yanuar Nugroho, ikut diramaikan oleh dua pemateri yakni Suharmen, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian PPN/Bappenas dan Jurist Tan, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan.

Secara garis besar, forum konsultasi publik membahas pasal per pasal Ranperpres SDI dan menerima masukan dari audiens dalam tiap pembahasan perpasalnya. Gede, perwakilan Komisi Informasi DKI Jakarta menyampaikan aspirasinya terkait kekhawatiran adanya tumpang tindih fungsi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam Ranprepres SDI dengan UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik “Dengan adanya Ranprepres ini bagaimanakah peran PPID?, kami khawatir akan terjadi tumpang tindih antara Ranprepres SDI dengan fungsi PPID yang diamanatkan dalam UU KIP”

“Pada hakikatnya, Ranprepres SDI hadir untuk mengelola back end tata kelola data dan memastikan bahwa data yang nantinya diberikan pada instansi lain ataupun publik sudah terstandardisasi dan layak dibagipakaikan, sehingga kami yakin dengan adanya Ranperpres ini justru akan mempermudah kinerja PPID. Dan terkait tumpang tindih, tentu tidak akan terjadi karena sejatinya PPID lebih banyak mengurus hal terkait penyebaran informasi ke publik, sedangkan Ranprepres SDI lebih banyak mengatur hal-hal terkait standardisasi data sebelum diberikan pada pihak lain. Kami akan melakukan pertemuan koordinasi lanjutan dengan KIP ataupun KemenPANRB terkait harmonisasi dengan UU 14/2008 ini,” ujar Jurist Tan.

Selain itu, aspirasi lain yang muncul dalam forum tersebut adalah terkait keterlibatan publik di dalam pengembangan tata kelola data publik ke depannya. Hal tersebut disampaikan oleh Firman, peneliti swasta, “Apabila Ranprepres SDI ini disahkan, apakah data yang dihasilkan oleh instansi di luar pemerintah dapat dianggap valid dan bisa dipergunakan sebagai basis pembuatan kebijakan pemerintah?”

“Pada dasarnya, data dapat diproduksi oleh siapapun, namun dengan hadirnya Ranprepres SDI ini, seluruh pihak yang menghasilkan data diwajibkan untuk menstandardisasikan atau memvalidasi datanya sesuai dengan prinsip SDI agar lebih terpercaya, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan secara luas,” tandas Suharmen.  Jurist juga menambahkan bahwa keterlibatan masyarakat di dalam pengelolaan data publik akan didiskusikan lebih jauh format dan mekanismenya di dalam pertemuan Tim Penyusun selanjutnya.

Aspirasi lain yang juga dinilai cukup dominan dalam forum tersebut ialah terkait interkoneksi antar pemangku kepentingan dalam pemerintah. Di mana publik menekankan bahwa para pemangku kepentingan harus dapat menyelaraskan fungsi eksekutor Ranperpres SDI sebagai pengelola data, dengan fungsi PPID sebagai pemberi akses informasi ke publik.

Selain itu, aksesibilitas data untuk publik secara luas juga ditekankan oleh berbagai pihak yang turut hadir dalam forum konsultasi publik tersebut. “Kalau memang benar spirit dari Ranprepres SDI ini adalah Open Data atau data terbuka, maka seharusnya aksesibilitas data untuk publik dapat dijelaskan lebih gamblang dalam Ranperpres tersebut, karena menurut saya masih belum terlihat jelas” Antya Widita, Manager Open Data Labs Indonesia.

Forum Konsultasi Publik Satu Data Indonesia masih terus berlangsung hingga 1/06/2017 melalui penyampaian aspirasi tertulis via email ke: contact@opengovindonesia.org. Draft Raprepres SDI juga dapat di unduh secara online melalui http://download.bappenas.go.id/satudata. Kritisi dan dukung komitmen pemerintah untuk menerapkan keterbukaan, karena hanya dengan #JadiOpen pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk melayani publik. (TNW)

###

Komentar

Newsletter