Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Forum Diskusi tentang Inisiatif Lokal dalam Open Government dan Keterbukaan Data

  • Kamis, 19/05/2017
  • 0
  • 54

Jakarta, 17 Mei 2017 – Di awal tahun 2017, National Democratic Institute (NDI) dan Center for Innovation Policy and Government (CIPG) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan keterbukaan data dan  keterbukaan pemerintah melalui kebijakan satu data. Sejalan dengan penelitian ini, NDI melaksanakan forum diskusi mengenai inisiatif lokal dalam Open Government dan Satu Data di Indonesia. Forum diskusi ini melibatkan Pemda (Tangerang, Mojokerto, dan Pontianak), KSP, Bappenas, Kominfo, dan CSO tingkat pusat dan daerah.

 

Tujuan dari forum diskusi adalah untuk meninjau penerapan keterbukaan pemerintah dan satu data di daerah yang bekerjasama dengan NDI (Mojokerto, Tangerang, dan Pontianak). Forum diskusi juga mendorong check and balances pemerintah daerah dengan CSO di tingkat lokal maupun pusat. Selain itu, diharapkan forum diskusi ini mampu mendorong peer learning antar pemerintah daerah.

 

Kegiatan ini diawali dengan presentasi mengenai pembelajaran terkait open government di 3 pemerintah daerah oleh Fajri Siregar, Executive Director for Innovation Policy and Governance CIPG. Inisiatif yang dilakukan oleh ketiga pemerintah merupakan bukti nyata komitmen keterbukaan pemerintah yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah lainnya. Inisiatif ini juga menjadi dorongan bagi daerah lain untuk mampu memulai dengan melakukan identifikasi langkah dan capaian menuju pemerintah yang transparan dan akuntabel.

 

Sorotan dalam forum diskusi ini adalah inovasi dan solusi yang diimplementasikan Pemerintah Kota Mojokerto, Tangerang, dan Pontianak. Pelibatan masyarakat dan  penerapan teknologi informasi dalam mendorong kualitas pelayanan publik menjadi topik yang hangat dibahas. Setiap pemerintah memiliki tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Setiap pemerintah juga memiliki caranya sendiri untuk menangani masalah melalui inovasi pelayanan publik itu sendiri.

 

Salah satunya adalah Pemkot Mojokerto yang kini membuka dialog interaktif setiap selasa pukul 19.00 hingga 23.00. Hal ini dilakukan agar masyarakat terlibat dalam mengkritisi visi, misi, dan program yang telah dijalankan. Pemkot juga membuka layanan pengaduan elektronik sejak tahun 2016, meskipun terkendala pada sistem yang sempat diretas.

 

Selain Pemkot Mojokerto, Pemkot Pontianak juga memiliki caranya tersendiri dalam menerapkan keterbukaan pemerintah. Melalui percepatan proses pelayanan perizinan publik di Pemkot Pontianak yang dilakukan dengan pembuatan aplikasi BP2T yang dapat diakses melalui telepon pintar android. Keterbukaan informasi terkait APBD Kota Pontianak juga dapat diakses melalui SIPP dan Website Pontianak. Selain itu, beberapa aplikasi yang tengah dikembangan untuk dapat terintegrasi dengan public center.

 

Lain lagi dengan Kota Tangerang yang kini menjadikan komitmennya untuk menjadi Smart City melalui pembuatan program-program implementatif seperti perbaikan pelayanan pemerintah dengan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Hal ini dimungkinkan melalui pemanfaatan aplikasi dan situs resmi pemerintah yang interaktif.

 

Seluruh inisiatif ini tentu perlu dipantau oleh masyarakat langsung maupun oleh CSO di tingkat daerah maupun pusat. CSO harus aktif mendorong pemerintah untuk melibatkan masyarakatnya dalam membuat keputusan dan kebijakan. Selanjutnya masyarakat yang aktif terlibat dapat lebih jauh diberdayakan menuju pemerintah yang terbuka.

 

Semua kota memiliki kesamaan dalam dua hal, yaitu keberlanjutan program dan kebijakan. Setiap kota telah memiliki kisah sukses dan telah menghadapi tantangannya masing-masing. Kedua hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain yang ingin memulai praktik pemerintah terbuka. Keberlanjutan program yang telah dilakukan perlu dipertahankan oleh kepala daerah selanjutnya, karena transformasi birokrasi merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. (FM)

 

###

Komentar

Newsletter