Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Focus Group Discussion Bahas Penyusunan Peta Jalan Keterbukaan Pemerintah

  • Kamis, 03/07/2017
  • 0
  • 290

Jakarta, 21 Juni 2017Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) mengadakan Forum Group Discussion Penyusunan Peta Jalan Pemerintah Terbuka 2017-2019, di Kementerian PPN/Bappenas. Forum ini dihadiri oleh Tim Inti Open Government Indonesia yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.

Forum ini merupakan forum diskusi awal yang ditujukan untuk membahas secara umum hal-hal yang dibutuhkan dalam sebuah peta jalan keterbukaan pemerintah. Lewat forum ini diharapkan dapat terkumpul masukan-masukan penting yang dapat memperkaya kebijakan keterbukaan pemerintah di Indonesia.

Pentingnya peta jalan keterbukaan pemerintah merupakan wujud dari kebutuhan akan sebuah arah kebijakan dan strategi demi tercapainya tata kelola pemerintah terbuka. Pasal 23 (1) dan 28 (f) dalam UUD 1945 mengamanahkan esensi keterbukaan di dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan memang sebagai suatu hal yang mutlak adanya. Namun demikian turunan perundang-undangan yang ada belum secara gamblang memberikan definisi, tujuan akhir, maupun peta jalan yang terpadu di dalam mewujudkan sebuah pemerintahan yang terbuka. Absennya sebuah arah kebijakan beresiko membuat upaya-upaya di dalam mewujudkan keterbukaan pemerintah dapat berlangsung secara sporadis dan tidak terstruktur. Hal inilah yang membuat arah strategi kebijakan yang terarah sangat dibutuhkan.

Berikut beberapa tanggapan kunci dari peserta Forum yang kami rangkum untuk dijadikan masukan lebih lanjut di dalam penyusunan Peta Jalan dimaksud.

Integrasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Kebijakan Keterbukaan Pemerintah

Forum ini mencatat dibutuhkannya strategi yang terintegrasi di antara beragam inisiatif digitalisasi pemerintah, seperti e-office, e-procurement, kanal pengaduan publik, dan lain sebagainya. Selain itu forum ini juga membahas pentingnya penyelarasan sistem informasi pemerintah dalam kaitannya dengan penerapan Satu Data Indonesia yang tercakup didalamnya praktik keterbukaan data. Pentingnya beragam integrasi dalam praktik digitalisasi pemerintah dikarenakan fungsinya yang sangat penting di dalam meningkatkan akses publik terhadap pengelolaan pemerintahan yang kemudian dapat meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas instansi publik secara luas.

Pendalaman Kolaborasi Pemerintah Dengan Masyarakat Sipil

Salah satu hambatan dalam perluasan praktik keterbukaan pemerintah adalah keterbatasan kapasitas birokrasi pemerintah itu sendiri. Selaras dengan upaya membentuk sebuah sistem manajemen pengetahuan, peningkatan kapasitas aparatur sipil negara juga dapat dilakukan dengan kolaborasi yang lebih aktif di antara pemerintah dengan masyarakat sipil di dalam menerapkan proses transformasi internal pemerintah. Kapasitas pengetahuan teknis lapangan yang dimiliki masyarakat sipil akan bisa membantu mengisi celah-celah kekurangan dari upaya penerapan keterbukaan pemerintah. Pada kondisi inilah diharapkan peran masyarakat sipil bisa berevolusi menjadi mitra transformasi pemerintah dan bukannya sekedar pengawas pemerintah.

Pendalaman Partisipasi Publik, Khususnya di Tingkat Desa

Terkait partisipasi publik, forum ini sepakat terhadap pentingnya komitmen pemerintah di seluruh tingkatan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan pemerintah, khususnya di tingkat desa. Ada dua prioritas khusus yang diharapkan dapat menjadi langkah strategis utama dari upaya ini. Pertama, peningkatan pendayagunaan informasi publik oleh masyarakat. Kedua, penyederhanaan mekanisme kanal pengaduan publik agar lebih terintegrasi. Dengan terbentuknya sistem pengintegrasian kanal pengaduan publik yang baik, maka program pembangunan desa dapat dirumuskan secara lebih partisipatif dan optimal

Perlunya Pemetaan Masalah Tata Kelola Daerah Sebagai Basis Kebijakan Keterbukaan Pemerintah di Daerah

Dalam konteks perluasan praktik keterbukaan pemerintah di daerah, salah satu masukan yang muncul dalam forum ini adalah adanya metode khusus yang digunakan dalam mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi untuk ikut bergabung dalam kerangka Open Government Indonesia. Metode identifikasi yang disarankan adalah dengan merumuskan analisis pemetaan daerah-daerah berdasarkan indikator pembangunan ekonomi dan sosialnya. Beberapa indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pendapatan asli daerah dapat menjadi indikator hal tersebut. Hal ini dikarenakan, persilangan dari setiap data tersebut berpotensi dapat memberikan gambaran terhadap tata kelola pemerintahan di suatu daerah dan tantangan tata kelola pemerintahan di masing-masing daerah secara spesifik. Dari hasil analisis inilah akan menjadi sangat efektif bila kemudian permasalahan di setiap daerah tersebut dapat menjadi basis dari kebijakan keterbukaan pemerintah bagi daerah tersebut.

Perlunya Dibentuk Knowledge Center

Dalam konteks strategi penyebarluasan praktik keterbukaan pemerintah, metode knowledge management atau manajemen pengetahuan merupakan salah satu solusi yang diyakini oleh forum ini sebagai jawaban. Metode ini diharapkan bisa menjadi cara paling efektif di dalam mengumpulkan bukan hanya praktik-praktik terbaik, namun juga tantangan, alur proses, solusi, dan yang terpenting titik pembelajaran di dalam proses penerapan keterbukaan pemerintah di setiap instansi publik. Metode ini menggunakan pendekatan self learning sebagai media pembelajaran bersama semua instansi publik tentang keterbukaan pemerintah. Sebuah pendekatan yang dianggap lebih efektif ketimbang metode tradisional seperti sosialisasi dan diseminasi informasi.

Penggunaan Instrumen Pemeringkatan Dalam Metode Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah

Mekanisme pengawasan juga turut dibahas oleh forum ini. Saat ini ada beragam instrumen dan indikator pemeringkatan yang dimiliki oleh beberapa kementerian. Forum ini berpendapat kalau indikator-indikator tersebut juga dapat dijadikan bahan evaluasi penerapan keterbukaan pemerintah di badan publik. Hal ini ditujukan agar ke depannya perkembangan yang berlangsung di seluruh aspek tata kelola pemerintahan dapat terukur dengan baik. Selain itu, mekanisme evaluasi mandiri terhadap penerapan keterbukaan pemerintah di daerah dianggap juga dibutuhkan untuk bisa memperkuat praktik keterbukaan di daerah.

Langkah Selanjutnya?

Sekretariat Nasional OGI akan mengadakan beberapa FGD lanjutan untuk menyempurnakan proses iterasi penyusunan kebijakan pemerintah terbuka ini. Tiga fokus utama yang akan menjadi pokok pembahasan FGD selanjutnya mencakup tahapan penerapan arah kebijakan, ruang lingkup penerapan kebijakan, dan indikator dari perwujudan keterbukaan pemerintah. Peta jalan keterbukaan pemerintah ini sendiri ditargetkan dapat selesai di akhir tahun 2017 ini. Draft I Peta Jalan Keterbukaan Pemerintah dapat diunduh
di sini.
(YR & LO)
    

Komentar

Newsletter