Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Bupati Bojonegoro Testimoni Pemerintahan Terbuka di Amerika

  • Kamis, 17/09/2016
  • 0
  • 392

Bupati Bojonegoro Testimoni Pemerintahan Terbuka di Amerika


TEMPO.COBojonegoro -- Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro mewakili Indonesia untuk memberikan testimoni soal percontohan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership (OGP) di Washington DC, Amerika Serikat, pada 15-16 September 2016. Ada 15 Kota dari pelbagai negara, termasuk Bojonegoro, yang jadi pelopor memperluas model Pemerintahan Terbuka di kota-kota seluruh dunia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur mengatakan Bojonegoro telah menerapkan model Pemerintahan Terbuka dari tingkat Kabupaten hingga Kelurahan/Desa. Dengan kata lain, Bojonegoro menerapkan pengelolaan anggaran desa secara terbuka, serta melibatkan partisipasi warga dalam pemerintahan.

“Intinya masyarakat bisa tahu informasi,” ujarnya dalam rilisnya, Kamis 15 September 2016. Di Bojonegoro, ada 430 desa/kelurahan dan 28 kecamatan yang didorong untuk menerapkan program ini.

Adapun Bupati Bojonegoro Suyoto dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kusnandaka Tjatur berangkat dari Bojonegoro ke Amerika pada Selasa 13 September 2016. Keduanya bergabung dengan pejabat dari pelbagai kota di negara maju. Seperti dari Kota Austin Amerika, dari Kota Buenos Aires Argentina, Elgeyo Marakwet Kenya, Kota Jalisko Mexico, Kota Kigoma Tanzania, Kota Li Libertat Peru, Kota Madrid Spanyol, Kota Ontario Canada, Kota Paris Perancis, Kota Sao Paolo Brazil, Kota Scotland-UK, Kota Sekondi-Takoradi Ghana, Seoul Korea Selatan, dan Kota Tbilisi Georgia.

Dalam pertemuan di Washington, masing-masing kota mewakili negaranya, untuk menyampaikan upaya yang dilakukan di daerahnya. Bojonegoro akan menyampaikan bagaimana penerapan sistem informasi efektif di Kabupaten-Kecamatan dan desa/kelurahan. Juga program Dialog Interaktif tiap hari Jumat yang digelar dari tahun 2009 hingga sekarang. Ada juga program blusukan Bupati Suyoto dengan menggunakan sepeda motor trail, dari desa ke desa.

Di Bojonegoro terdapat beberapa desa potensial yang telah menerapkan model keterbukaan. Seperti Desa Ringinrejo, Kecamatan Kalitidu yang terkenal akan produk perkebunan belimbing. Kemudian Desa Sukorejo yang menerapkan Kampung Digital dan berfungsi memasarkan produk mebel bahan kayu jati. Juga perkebunan jambu merah, kampung kebudayaan Samin—di Dusun Jepang Desa/Kelurahan Margomulyo. Dinas Kominfo menargetkan desa-desa di 28 kecamatan seluruh Bojonegoro nantinya wajib ada website. Kini sudah lebih dari 75 desa di Bojonegoro memiliki website yang di antaranya berfungsi mendorong adanya transparansi anggaran desa.

Untuk membangun sistem pemerintahan terbuka, Bupati Suyoto membangun jaringan dari atas ke bawah dan juga sebaliknya. Model itu bertujuan muncul kepercayaan dari masyarakat ke Pemerintah kian kuat. Kuncinya, harus ada kata sepakat pada kata transparansi.

”Dialog Jumat itu, terbukti efektif,” ujar Bupati Suyoto sebelum berangkat ke Amerika. Dia menambahkan, untuk program Pemerintahan Terbuka ini, pihaknya melibatkan pelbagai lapisan masyarakat. Mulai dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat, tokoh agama, aktivis mahasiswa, media, dan tentu dari wakil Pemerintah. “Kami kerap duduk bersama berdiskusi."

Pada 10 tahun silam, Kabupaten Bojonegoro termasuk lima besar daerah miskin dari total 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Selain daerah rawan banjir akibat luapan Bengawan Solo di saat musim hujan, separuh wilayah Bojonegoro langganan kekeringan. Produksi pertanian tidak optimal—terutama di Bojonegoro bagian selatan. Tetapi, sejak ada tata kelola bendungan di Bengawan Solo, dan program pembangunan embung di daerah rawan kekeringan—kini produksi padinya mulai stabil, yaitu di kisaran 900 ton per tahunnya. Hal itu didukung akan adanya produksi migas di Blok Cepu, yang pelan-pelan mendongkrak perekonomian.

Bahkan, pada 2008, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sekitar Rp 800 miliar, tapi pada 2016, melonjak di kisaran Rp 3,4 triliun. Pendapatan dari dana bagi hasil migas menjadi pemasok tertinggi APBD. Pemerintah Bojonegoro kini juga serius menggarap sektor non-migas, seperti pariwisata, pertanian, dan industri. Dengan besaran upah minimum kabupaten (UMK) Rp 1.462.000, Bojonegoro jadi tempat alternatif bagi pengusaha untuk berinvestasi. “Kami juga tengah membangun kota ramah investasi,” kata Bupati Suyoto.


SUJATMIKO

Sebagaimana diberitakan oleh Tempo.co dengan judul yang sama

Komentar

Newsletter