Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Bojonegoro Raih Penghargaan Top 99 SiNovik dari KemenPAN-RB

  • Kamis, 21/05/2017
  • 0
  • 161

bojonegorokab.go.id - Kabupaten Bojonegoro mendapat penghargaan top 99 Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penganugrahan ini diberikan karena Dinas Peternakan dan Perikanan Bojonegoro dinilai berhasil menerapkan PAHA SYLPI.

Penghargaan itu diberikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Asman Abnur kepada Bupati Bojonegoro Suyoto di Stadion Joko Samudro, Gresik, Kamis (18/5/2017) lalu. Bupati Bojonegoro, Suyoto menyampaikan, penghargaan ini sebagai bukti jika Bojonegoro mampu melakukan kerja cepat, tepat dan bermanfaat.

Dengan inovasi dan dukungan teknologi informatika, permasalahan pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan saat ini dapat diselesaikan dengan solusi cepat dan akurat melalui aplikasi penyuluhan digital DesaApps. Melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat bertanya dan berinteraksi langsung dengan para ahli peternakan, pertanian, sesama petani atau peterak, membangun jejaring kerjasama dan mendapatkan tip-tip sukses. "Dengan inovasi-inovasi ini akan semakin meneguhkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nasional," tegas bupati yang familier disapa Kang Yoto ini.

Dalam beberapa tahun ini, sektor peternakan di Bojonegoro semakin bergairah. Jumlah populasi di Bumi Angkling Dharma - sebutan lain Bojoegoro - terus meningkat. Tahun 2015, populasi sapi potong di sebanyak 186.861 ekor. Jumlah tersebut meningkat di tahun 2016 menjadi sebanyak 201.945. Untuk meningkatkan populasi ini Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakkan) menggulirkan program PAHA SYLPI. Program ini mampu membangkitkan gairah peternak pinggiran hutan. "Kita targetkan tahun ini populasi sapi meningkat 16 ribu ekor," tegas Kepala Disnakkan Bojonegoro, Ardiyono. Untuk meningkatkan populasi sapi ini, Disnakkan juga telah memberikan himbauan untuk tidak memotong sapi betina. Tujuannya agar dapat berkembang biak dan populasi sapi meningkat.

Untuk menggairahkan sektor peternakan, Kemenpan RB, bekerjsama dengan Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Gresik, menggelar Pameran dan Simposium Pelayanan Publik Jawa Timur 2017. Acara ini diselenggarakan selama tiga hari, tanggal 18-20 Mei 2017 di Gelora Joko Samudro Gresik. Terdapat 200 stand pameran yang ikut memeriahkan. Peserta terdiri dari seluruh SKPD Provinsi Jawa Timur, Kab/kota di Jawa Timur, instansi vertikal, dan BUMD.

Keberhasilan Bojonegoro meraih penghargaan top 99 sinovik Tahun 2017 PAHA SYLPI , ini turut menjadikan Provinsi Jawa Timur mendominasi inovasi pelayanan publik di wilayahnya. “Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kabupaten/kota telah mendominasi berbagai inovasi sejak pertama kali kompetisi pelayanan publik digelar. Konsisten masuk kategori top 99 inovasi pelayanan publik bahkan top 9 inovasi layanan publik, top 25 dan top 35,” kata Menteri PAN RB dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Menpan RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah M Sadiq Pashadigu, di Stadion Joko Samudro, Gresik, seperti dilansir dari website resmi Pemrov Jatim. Ia menuturkan, sebagai salah satu provinsi terbaik pelayanan publik, Jawa Timur diharapkan senantiasa meningkatkan kualitas inovasi.

Sinergi dan komitmen antar jenjang pemerintahan, mulai dari provinsi hingga kebupaten/kota menjadi kunci memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Lebih lanjut, Menpan RB meminta provinsi dan kabupaten/kota yang lain agar mencontoh inovasi Jawa Timur. Salah satu faktor yang tidak boleh ditinggalkan adalah menyertakan potensi masing-masing daerah dalam merumuskan inovasi. “Dimulai dari inovasi maka muncul berbagai perubahan,” terangnya. Menurutnya, inovasi tidak boleh berhenti pada saat dibentuk dan dimanfaatkan namun harus terus berkelanjutan. Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini memberikan perhatian khusus pada peningkatan pelayanan publik.

Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo pada sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, H Akhmad Sukardi menambahkan, selama ini pihaknya berkomitmen menjalankan pemerintahan yang transparan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih pasca lahirnya UU No 25/2009 tentang Layanan Publik dan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dijelaskankannya, hakekat otonomi daerah bukan sekedar pengalihan otoritas dan kewenangan dari pusat ke daerah, melainkan implikasi positif yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat terutama terkait kesejahteraan dan kualitas pelayanan publik.

Reformasi politik yang tidak diikuti oleh reformasi birokrasi ternyata sulit menghasilkan pelayanan publik yang optimal. "Namun Berkat tekad yang kuat dan dukungan seluruh elemen masyarakat, maka kualitas layanan publik dapat terus ditingkatkan,” ucapnya. Ia mengungkapkan, penyelenggaran pelayanan publik setidaknya terdapat tiga komponen yang harus bersinergi yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pelayanan publik yang diberikan pada masyarakat harus berorientasi pada kemudahan, kecepatan, murah dan berkualitas terutama pelayanan pada kelompok-kelompok marginal. Pada kompetisi inovasi pelayanan publik 2017, tercatat 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar melalui aplikasi Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SiNovik). Animo instansi untuk mengikuti kompetisi ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat, pada 2014, ada 515 inovasi yang dikompetisikan dan menghasilkan Top 99 dan Top 9. Pada 2015, meningkat menjadi 1.184 inovasi. Sementara tahun 2016, jumlah peserta meningkat menjadi 2.476 inovasi.(dwi/kominfo)

###

Komentar

Newsletter