Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Apa Kabar ‘Satu Data’ Indonesia?

  • Kamis, 02/03/2017
  • 0
  • 321

Jakarta, 3 Maret 2017 – Data, belakangan banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti aparatur pemerintahan, masyarakat, bisnis, penegak hukum, dan juga masyarakat sipil. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, karena data yang kredibel merupakan kunci dari kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang kredibel. Sayangnya, dalam praktiknya data masih sering tidak dikelola secara serius. Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya.

Inisiatif Satu Data, atau yang biasa disebut Satu Data Indonesia, merupakan salah satu inisatif pemerintah Indonesia yang mencoba untuk membenahi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pemerintah tersebut. Pengembangan inisiatif ini juga ikut dikawal oleh Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah Open Government Indonesia. Bersamaan dengan menyambut Hari Keterbukaan Data Internasional (International Open Data Day) yang jatuh pada 4 Maret 2017, #JadiOpen mewawancarai Tim Satu Data Indonesia untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan terkini dari inisiatif ini. Berikut adalah diskusi kami dengan Tim Satu Data Indonesia :

Solusi apa yang sebenarnya coba dihadirkan dengan inisiatif Satu Data Indonesia?

Sebagai inisiatif yang tengah digalakkan pemerintah pusat mengenai reformasi tata kelola data di lingkungan pemerintah Indonesia, Satu Data Indonesia merupakan inisiatif yang nantinya diharapkan dapat membantu keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, dan pada tingkat selanjutnya adalah keterbukaan data pemerintah yang dapat dimanfaaatkan oleh masyarakat.

Selain itu penerapan Satu Data juga diharapkan dapat mengakselerasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE/ E-government) yang sedang dimatangkan persiapannya, baik aspek regulasi maupun tahapan operasionalnya, oleh sejumlah instansi terkait yang antara lain melibatkan Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PAN & RB, Kementerian Kominfo, dan Lembaga Administrasi Negara.

Bagaimana konkritnya pelaksanaan inisiatif Satu Data Indonesia?

Pada prinsipnya Satu Data Indonesia berupaya untuk mendorong tata kelola data pemerintah yang lebih baik. Tata kelola data yang baik tersebut sangat bergantung kepada kualitas dan konsistensi di dalam pengelolaan data. Untuk itu Satu Data Indonesia mendefinisikan tata kelola data yang baik tersebut ke dalam tiga prinsip utama. Tiga prinsip utama yang akan didorong melalui kebijakan Satu Data Indonesia adalah (i) satu standar data baku, (ii) satu metadata baku, dan (iii) interoperabilitas data. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, harapannya kebijakan Satu Data mampu mewujudkan sistem pengelolaan data yang akuntabel, akurat, terintegrasi, termutakhir, dan terbuka.

Ketiga prinsip tersebut akan diimplementasikan melalui Peraturan Presiden tentang Satu Data yang sedang kita susun saat ini. Saat ini inisiasi Satu Data telah sampai pada tahap finalisasi penyusunan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Jika sudah disahkan, Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia harapannya dapat menstimulasi upaya-upaya perbaikan tata kelola data pemerintahan di Indonesia. Di mana artinya, penggunaan data akan semakin terstruktur dan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia pula.

 

Selain itu untuk memastikan kelancaran implementasinya nanti, juga sedang dilakukan kegiatan percontohan di tujuh kementerian, lembaga serta juga tujuh pemerintah daerah. Di tingkat pemerintahan pusat, saat ini Inisiatif Satu Data tengah diujicobakan di beberapa Kementerian, antara lain Kementerian PPN/ Bappenas dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di tingkat pemerintah daerah, implementasi Satu Data Indonesia sampai saat ini diujicobakan ke beberapa daerah percontohan diantaranya yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Bandung, Kabupaten Bojonegoro, Kota Semarang, Kota Banda Aceh, Kota Mojokerto, dan Kota Pontianak.

 

Hal-hal apa yang akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan dalam pengimplementasian Satu Data Indonesia?

 

Ada beberapa sebenarnya yang menjadi prioritas untuk dapat diselesaikan demi bisa memperlancar implementasi Satu Data Indonesia. Pertama, harmonisasi antara peran Peraturan Presiden (Perpres) dengan Peraturan Daerah (Perda). Kedua, menemukan business process yang clear untuk pelaksanaan Satu Data Indonesia baik di Kementerian/Lembaga suatu daerah. Ketiga, Integrasi portal-portal data Kementerian/Lembaga lainnya dalam satu portal, untuk memudahkan akses dan penggunaan data oleh masyarakat.

 

Hambatan apa yang menjadi tantangan utama dari pengimplementasian Satu Data di Indonesia?

 

Ada beberapa hal yang masih menjadi tantangan bagi pengimplementasian Satu Data di Indonesia. Salah satunya adalah proses pengesahan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia yang membutuhkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di mana memerlukan waktu yang tidak sebentar. Selain itu ada beberapa kebijakan terkait statistik, yang perlu disesuaikan dengan konteks reformasi tata kelola data di internal pemerintah saat ini. Salah satunya seperti UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang masih mendefinisikan data hanya dalam bentuk angka, sehingga bentuk data lainnya seperti data spasial tidak termasuk ke dalamnya. Selain itu, masih enggannya banyak pihak dalam melakukan integrasi pengelolaan data lintas sektoral di lingkungan pemerintah juga turut menjadi hambatan. Di mana terdapat beragam jenis data di setiap sektor, namun tanpa adanya integrasi dengan sektor yang lain. Terakhir, salah satu yang banyak menghambat berjalannya pelaksanaan inisiatif ini menurut tim Satu Data Indonesia adalah adanya penerimaan negara bukan pajak (PNPB) yang dipungut dari permintaan data. Hal ini sangat membatasi akses terhadap data terbuka yang seharusnya dapat secara mudah dan gratis diakses oleh masyarakat.

 

 

Terlepas dari tantangan tersebut, tim Satu Data Indonesia optimistis dapat segera menyelesaikan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia dapat segera diselesaikan tahun 2017 ini. Selain itu tim Satu Data Indonesia bersama-sama dengan Open Government Indonesia sedang berusaha untuk menjangkau lebih banyak pemerintah daerah yang dapat memulai proses pengimplementasian satu data.

(LO)

Komentar

Newsletter