Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Aliansi Jurnalis Independen Berbagi Perspektif Jurnalis Dalam Penerapan Keterbukaan Data di Indonesia

  • Kamis, 07/06/2017
  • 0
  • 292

Jakarta, 6 Juni 2017 – Pada hari Selasa kemarin, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI) berkunjung ke kantor Open Government Indonesia untuk berdiskusi terkait penerapan keterbukaan data di Indonesia. Bedanya, kali ini perspektif jurnalis terhadap keterbukaan data pemerintah menjadi poin yang didiskusikan. Perwakilan AJI diwakili oleh Febrina Galuh, Hesthi Murthi, dan Irham, sedangkan tim Seknas OGI menerimanya dengan didampingi oleh tim Satu Data Indonesia. Dalam diskusi ini pihak AJI, OGI dan Satu Data Indonesia saling bertukar pikiran mengenai penerapan keterbukaan data di Indonesia.

Dalam diskusi ini perwakilan dari AJI, Seknas OGI, dan Satu Data Indonesia sama-sama menyepakati peran penting media massa dan jurnalis sebagai media perantara yang vital di dalam meningkatkan penggunaan data pemerintah kepada media. Baik AJI, OGI, dan Satu Data Indonesia sama-sama yakin bahwa literasi data di tingkat jurnalis yang semakin baik juga akan membantu mengurangi potensi hadirnya hoax di dalam pemberitaan media. Selain itu, seiring dengan peningkatan intensitas pembangunan nasional, maka menjadi penting untuk memiliki basis data yang sama dan kredibel untuk membantu komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam program-program pembangunan.

Namun seiring dengan mulai maraknya kesadaran akan keterbukaan data, paling tidak ada tiga area utama yang menjadi tantangan bagi para jurnalis di dalam menggunakan data pemerintah yang muncul dalam diskusi ini. Pertama, semakin mendesaknya kehadiran regulasi yang mengatur keterbukaan data pemerintah. Kedua, pemahaman dan kapasitas di tingkat jurnalis masih sangat minim di dalam pengolahan data-data mentah pemerintah. Ketiga, masih sangat minimnya kualitas keterbukaan data di tingkat pemerintah.

Terkait dengan tantangan yang pertama, menurut Hesthi kehadiran regulasi yang mengatur tata kelola dan keterbukaan data dirasa semakin dibutuhkan terutama untuk membantu para jurnalis di dalam melakukan peliputannya, apalagi peliputan investigatifnya. Menurut Hesthi, saat ini satu-satunya peraturan yang menjamin hak pers untuk meminta data kepada instansi pemerintahan hanyalah Undang-undang Pers. Sifat UU Pers yang menjamin hak, pada gilirannya tidak banyak membantu mempermudah para jurnalis di dalam mendapatkan data pemerintah. Hal ini karena UU Pers saja tidak cukup mendorong akan adanya keterbukaan data secara pro-aktif dari pemerintah. “Dari berbagai pengalaman yang kami temukan, masih banyak instansi pemerintah yang ragu di dalam membagikan datanya kepada jurnalis karena masih ada kecurigaan bahwa data akan disalahgunakan”

Sedangkan untuk literasi pers terhadap penggunaan data pemerintah melalui format data terbuka, AJI juga mengakui bahwa dalam pengolahan data, banyak jurnalis yang masih belum familiar dan memiliki kemampuannya. Masih sangat jarang jurnalis yang familiar dengan tools pengolahan data atau bahkan dengan format data CSV. Permasalahan ini yang coba dijembatani AJI dengan berbagai kegiatan kursus atau pelatihan pengolahan data bagi para jurnalis. Upaya semacam ini juga diamini oleh tim Satu Data Indonesia yang juga sejalan dengan kolaborasi Satu Data Indonesia dengan AJI sebelumnya lewat kegiatan Indonesia Data Driven Journalism.

Sisi kualitas keterbukaan data di instansi pemerintahan juga menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Kualitas keterbukaan yang dimaksud adalah perihal kedalaman dan juga relevansi dari data yang dibuka kepada publik. Dalam banyak contoh kasus, jurnalis seringkali hanya mampu mendapatkan info-info yang sangat makro, dalam format PDF, bukan data primer, dan bahkan seringkali hanya data-data tua yang sudah tidak lagi relevan konteks waktu saat ini. Hal ini sangat menantang bagi para jurnalis dikarenakan dengan keterbatasan ini, menjadi sangat sulit bagi jurnalis dalam memperdalam liputannya yang berbasiskan data. Padahal akurasi dan kecepatan waktu merupakan dua hal yang sama-sama jadi prioritas dalam peliputan jurnalistik. Alhasil jurnalis masih sangat bergantung kepada metode menggali pendapat publik (talking news) saja dan tidak dibarengi dengan data yang kredibel. Kondisi yang demikian membuat menjadi tidak mengherankan jika kemudian sulit membedakan di antara berita yang hoax dan yang faktual.