Navigasi

KABAR

Ikuti berbagai berita tentang perjalanan Pemerintahan Terbuka di Indonesia

Akselerasi Keterbukaan Pemerintah Kota Pontianak Melalui Kebijakan Satu Data

  • Kamis, 27/01/2017
  • 0
  • 477

Pontianak, 25 Januari 2017 – Pemerintah Kota Pontianak (Pemkot Pontianak) dalam beberapa tahun terakhir ini dikenal sebagai salah satu pemerintah kota yang sangat agresif dalam menelurkan inovasi-inovasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahannya. Sebagai buktinya, Kota Pontianak sudah dua tahun berturut-turut berhasil meraih penghargaan “Pelayanan Publik Terbaik” dari Ombudsman Republik Indonesia, peraih penghargaan Kota Cerdas Indonesia tahun 2015, dan bahkan terpilih menjadi salah satu dari lima belas kota/kabupaten Laboratorium Inovasi 2015-2016 oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). 

Beragam penghargaan dan apresiasi yang diterima Kota Pontianak merupakan bentuk apresiasi terhadap inovasi-inovasi dan inisiatif keterbukaan pemerintah yang dilakukan oleh Pemkot Pontianak. Seperti pelayanan perizinan yang sudah sepenuhnya online dan disederhanakan baik dari segi jumlah dan durasi pengurusannya. Kemudian pembahasan RAPBD yang sudah terbuka melalui forum “Bedah APBD” yang digelar setiap tahunnya. Hingga upaya memperbaiki tingkat akurasi program pengentasan kemiskinan melalui pengembangan Database Warga Miskin berbasis website. Apalagi menurut LAN, terdapat 155 ide inovasi lainnya yang sudah dihasilkan atau sedang diinkubasi oleh Laboratorium Inovasi di Kota Pontianak, yang menandakan betapa agresifnya Pontianak terhadap inovasi tata kelola pemerintahannya.

Alasan itulah yang menjadi latar belakang audiensi Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) dan National Democratic Institute (NDI) kepada Walikota Pontianak beserta jajarannya. Lebih lanjut kunjungan kami dimaksudkan untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah terbuka, secara lebih spesifik menjajaki kemungkinan Pemkot Pontianak menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan kebijakan Satu Data. Seknas OGI dan NDI diterima langsung oleh Walikota Pontianak, Bpk. Sutarmidji pada kesempatan tersebut.

Dalam sambutannya Walikota Pontianak, Sutarmidji, menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak mengembangkan inovasi keterbukaan pemerintah sejak awal sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menurut Sutarmidji menjadi syarat utama untuk peningkatan partisipasi warga dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan. “Karena itu saya percaya dengan inisatif keterbukaan pemerintah atau Open Government Indonesia ini dapat membantu mempercepat peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan nantinya akan memperluas partisipasi warga dalam pemerintahan”, jelas Sutarmidji.

Akan tetapi, prestasi-prestasi tersebut bukan berarti upaya pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Pontianak dianggap selesai. Pemkot Pontianak merasa masih ada banyak area yang perlu dimaksimalkan untuk semakin mempercepat dan meningkatkan akurasi kinerja pemerintahan mereka.

Salah satu area yang hendak disasar adalah masalah terkait pengelolaan data. Inisatif keterbukaan data sebenarnya bukan sebuah konsep yang asing lagi bagi Pemkot Pontianak. Namun ketidakakuratan data, dan masih belum idealnya tata kelola data di lingkungan Pemkot Pontianak, masih seringkali ditemukan dan menghambat kinerja Pemkot Pontianak. Beranjak dari masalah tersebut Pemkot Pontianak menyambut baik upaya pemerintah pusat dalam menyusun kebijakan Satu Data dan ikut berkomitmen untuk dapat menjadi salah satu daerah percontohan pelaksanaan kebijakan tersebut. Nantinya 6 (enam) SKPD yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informatika, BAPPEDA, Dinas Kependudukan, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Dinas Kesehatan, akan menjadi fokus utama di dalam pengimplementasian Satu Data di lingkungan Pemkot Pontianak. (LO)

###

Komentar

Newsletter