Praktik-praktik Pemerintahan Terbuka

Dari seluruh penjuru Indonesia, berbagai inisiatif keterbukaan telah menunjukan dampaknya bagi pembangunan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kini, mulai muncul kesadaran bahwa pemerintahan terbuka adalah salah satu solusi utama untuk mengakselerasi pembangunan dan memastikan keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri.

Inisiatif Keterbukaan daerah

Filter Praktik Terbaik
+
Partisipasi Publik
+
Data Terbuka
+
Pelaporan Publik
+
Transparansi dan Akuntabilitas
+
Inovasi Pelayanan Publik

Dari seluruh penjuru Indonesia, berbagai inisiatif keterbukaan telah menunjukan dampaknya bagi pembangunan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. Kini, mulai muncul kesadaran bahwa pemerintahan terbuka adalah salah satu solusi utama untuk mengakselerasi pembangunan dan memastikan keberlanjutan dari pembangunan itu sendiri.


Daftar Sekarang
Transparansi dan Akuntabilitas
Kepercayaan publik adalah rumus utama dalam memastikan efektivitas program pembangunan, dimana transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi pra-syarat utamanya. Pemprov DKI Jakarta, sangat sadar akan hal ini dan mengintegrasikan strategi pembangunannya ke dalam sistem tata kelola yang transparan. Dengan didukung oleh penerapan sistem teknologi informasi yang bukan hanya canggih namun juga terintegrasi, DKI Jakarta berhasil membuktikan kalau pemerintahan yang lebih terbuka berarti pemerintah yang lebih "Smart" pula.
Jakarta Menuju Pemerintahan Transparan

Pemerintahan transparan (terbuka) dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Dikatakan transparan apabila dalam penyelenggaraan kepemerintahannya mudah diakses atau diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa memantau sekaligus mengevaluasi kinerja pemerintah.

Jakarta sedang menuju ke pemerintahan yang transparan. Berbagai cara dilakukan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.Bahkan masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan publik. Berikut portal keterbukaan informasi Pemprov DKI Jakarta:

1. Open Data

Portal Open Data (data.jakarta.go.id) merupakan Portal Data Terpadu yang menyajikan data-data dari seluruh Satuan dan Unit Kerja di Pemprov DKI Jakarta. Portal ini menyediakan data dalam format yang mudah dicari, diakses,dan digunakan kembali dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan data yang telah tersedia.

Portal Open Data menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat serta memenuhi hak publik sebagai bentuk penerapan e-government dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

2. API Jakarta

API Jakarta merupakan sebuah layanan yang menyediakan informasi data yang ada di lingkup Pemprov DKI Jakarta. Data ini mencakup semua bidang yang ada seperti kesehatan, kebersihan, transportasi, dan lain-lain. Dengan adanya API Jakarta, para developer dapat mengembangkan aplikasi mobile atau website menggunakan API yang tersedia.

3. KPI Jakarta

KPI Jakarta (kpi.jakarta.go.id) berisi informasi mengenai indikator performa kinerjadari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hinggatingkatkelurahan di DKI Jakarta dalam bentuk presentase dari target yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kerja dan menentukan target yang lebih nyata dalam pembangunan Ibu Kota DKI Jakarta ke depannya.

4. Pelayanan Jakarta

Portal Pelayanan Jakarta (pelayanan.jakarta.go.id) berisi informasi mengenai layanan satu pintu yang dikelola oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. Portal ini untuk memudahkan masyarakat mengurus perizinan maupun non perizinan seperti pengurusan SIUP, IPTB, dan lainnya.Kini BPTSP memiliki 318 service point yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. 


Selengkapnya
Pelaporan Publik
LAPOR! (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) adalah sebuah sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang udah diakses dan terpadu dengan 81 Kementerian/Lembaga, 5 Pemerintah Daerah, serta 44 BUMN di Indonesia.
LAPOR! - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

LAPOR! dikembangkan oleh Kantor Staf Presiden dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasan program dan kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik.

LAPOR! diinisiasikan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus interaksinya dengan pemerintah dalam rangka pengawasan program pembangunan dan pelayanan publik.

Hingga April 2015, LAPOR! telah digunakan oleh lebih dari 290.000 pengguna dan menerima rata-rata lebih dari 800 laporan masyarakat per harinya. LAPOR! menjadi cikal-bakal sistem aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terpadu secara nasional.

Pelaporan

Masyarakat umum dapat mengirimkan laporan pada LAPOR! melalui berbagai media termasuk situshttps://www.lapor.go.id/, SMS 1708 dan juga aplikasi mobile. Laporan kemudian diverifikasi terlebih dahulu oleh administrator LAPOR! untuk kejelasan dan kelengkapan, dan selanjutnya diteruskan ke intansi K/L/D terkait paling lambat 3 hari kerja setelah pelaporan dilakukan.

Tindak Lanjut Pelaporan

LAPOR! akan mempublikasikan setiap laporan yang sudah diteruskan sekaligus memberikan notifikasi kepada pelapor. Instansi K/L/D diberikan waktu paling lambat 5 hari kerja untuk melakukan koordinasi internal dan perumusan tindak lanjut dari pelaporan yang diberikan oleh masyarakat umum. Apabila sudah ada rumusan tindak lanjut, maka instansi K/L/D memberikan informasi kepada pelapor pada halaman tindak lanjut laporan.

Penutupan Laporan

Laporan dianggap selesai apabila sudah terdapat tindak lanjut dari instansi K/L/D pada laporan, dan telah berjalan 10 hari kerja setelah tindak lanjut dilakukan tanpa adanya balasan dari pelapor maupun administrator LAPOR! di halaman tindak lanjut.

Fitur

  • Tracking ID LAPOR! .Tracking ID LAPOR! merupakan sebuah kode unik yang secara otomatis melengkapi setiap laporan yang dipublikasikan pada situs LAPOR!. Tracking ID dapat digunakan pengguna untuk melakukan penelusuran atas suatu laporan.
  • Anonim dan Rahasia. Fitur anonim tersedia bagi pelapor untuk merahasiakan identitasnya, sedangkan fitur rahasia dapat digunakan untuk membatasi akses atas laporan hanya bagi pelapor dan instansi terlapor. Kedua fitur ini dapat digunakan untuk pelaporan isu-isu sensitif dan sangat privat.
  • Peta dan Kategorisasi. Setiap laporan dapat dilabeli dengan dengan lokasi geografis, topik, status ketuntasan laporan, dan institusi terkait sehingga pemerintah maupun masyarakat dapat memonitor isu dengan berbagai skala dan sudut pandang. Peta LAPOR! dipergunakan sebagai pusat informasi banjir pada saat bencana banjir besar Jakarta di tahun 2012 dan 2014 sebagai rujukan dalam rangka penyaluran bantuan kepada para korban.
  • Opini Kebijakan. Fitur ini dapat digunakan oleh instansi pemerintah yang terhubung sebagai sarana jajak pendapat masyarakat. Beberapa jajak pendapat yang telah dilakukan melalui fitur ini diantaranya tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Rencana Implementasi Kurikulum Baru Pendidikan 2013.
Selengkapnya
Data Terbuka
Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoprable.
Satu Data

Melalui inisiatif Satu Data, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Bappenas serta didukung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) berupaya penuh untuk melakukan pembenahan atas data pemerintah Indonesia. Satu Data menggunakan prinsip data terbuka  dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah digunakan kembali, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan.

Data.go.id adalah portal resmi Satu Data Indonesia sebagai wujud operasionalisasi rilis dan pemanfaatan data terbuka, yang tidak terbatas pada kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah saja, namun juga semua instansi lain yang menghasilkan data terkait Indonesia.

Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat.

Selengkapnya
Partisipasi Publik
Dialog publik merupakan sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menampung aspirasi warga. Melalui kegiatan ini warga Bojonegoro diundang untuk berdialog dengan pemerintah dan terlibat aktif di dalam perencanaan pembangunan.
Dialog Publik - Bojonegoro

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Pemkab Bojonegoro) dapat dikatakan merupakan salah satu instansi pemerintahan yang terdepan di dalam menjalankan nilai-nilai Open Government. Dikatakan demikian dikarenakan secara transformatif, Pemkab Bojonegoro mampu menginstitusionalisasi nilai-nilai keterbukaan ke dalam proses kerja pemerintah.

Dimulai dari pendekatan yang sangat individual oleh Bupati dan Wakil Bupati, Pemkab Bojonegoro kemudian mengejawantahkan hal ini ke dalam pendekatan struktural hingga akhirnya bahkan mampu merubah budaya pemerintahan.

Dialog publik merupakan inisiatif yang dapat menggambarkan keseluruhan proses tersebut. Diawali sebagai sebuah komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati, Dialog Publik kemudian dapat diformalisasi menjadi salah satu proses penyusunan perancangan pembangunan.

Dilaksanakan pertama kali pada 14 Maret 2008, Dialog Publik bahkan hadir sebelum terbitnya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang terbit sebulan kemudian. Seperti namanya, Dialog Publik adalah sebuah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menampung aspirasi warga. Melalui kegiatan ini warga Bojonegoro diundang untuk berdialog dengan pemerintah di Alun-alun Bojonegoro. Forum ini selalu dimulai dengan penjelasan seputar isu terkini yang disampaikan oleh SKPD terkait. Kemudian langsung dilanjut dengan warga Bojonegoro yang diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Untuk memastikan agar forum ini dapat menjangkau seluruh warga Bojonegoro, Dialog Publik juga disiarkan secara langsung oleh dua radio lokal dan disiarkan ulang kembali di hari Minggu. Akhirnya warga Bojonegoro pun mulai antusias dan sudah menjadi sebuah budaya politik baru di sana. Begitu kuatnya kolaborasi di antara Pemkab dan publik, untuk meniadakan atau meliburkan Dialog Publik Pemkab diharuskan untuk meminta persetujuan warga terlebih dahulu. Tidak boleh hanya dengan keputusan sepihak dari Pemkab.

Lalu, bagaimana forum ini diinstitusionalkan dan dipastikan keberlanjutan dialog publik itu? Untuk menjamin keberlanjutannya, Pemkab sudah membuat dasar hukum melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bojonegoro Nomor 188/305/KEP/412.12/2008 tentang Dialog Publik antara Pemkab Bojonegoro dan Masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Kemudian, dari SK tersebut diterjemahkan dengan SK Kepala Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyampaian Informasi dan Sosialisasi Dinas Infokom Kabupaten Bojonegoro.

Selengkapnya

Newsletter